JAKARTA, PostingNews.id — Presiden Prabowo Subianto meminta jajarannya bergerak cepat mencari tanah negara yang masih bisa dipakai untuk membangun hunian sementara dan hunian tetap bagi warga terdampak banjir dan longsor di Sumatera. Instruksi itu keluar setelah ia menerima laporan bahwa urusan pengadaan lahan berpotensi menghambat proses relokasi.
Kekhawatiran tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno dalam rapat terbatas di Aceh, Minggu malam 7 Desember 2025.
Dengan gaya blak-blakan, ia mengingatkan bahwa pengalaman bertahun-tahun membuktikan satu hal yang sering bikin pembangunan huntara dan huntap tersendat. “Sepengalaman kita, dalam pembangunan huntara dan huntap, salah satu yang membuat lamban adalah pengadaan lahan” ujar Pratikno di hadapan Presiden.
Pratikno kemudian menyinggung tanggung jawab pemerintah daerah yang saat ini ikut tertekan. Menurut dia, daerah-daerah terdampak banjir di Sumatera nyaris tidak punya kemampuan untuk ikut menanggung biaya relokasi. Kondisi kas pemda yang menipis membuat pencarian lahan semakin rumit.
BACA JUGA:Kiai Krapyak Yogyakarta Turun Gunung, Minta Konflik PBNU Jangan Jadi Ajang Ribut Terbuka
“Pengadaan lahan ini menjadi tanggung jawab pemda. Dan bisa diduga, seperti yang disampaikan Pak Mendagri, pemda tidak mempunyai cukup anggaran untuk pengadaan lahan” kata Pratikno.
Ia menambahkan bahwa masalah yang berulang justru ada di bagian ini, bukan di pembangunan fisiknya. “Jadi ini jadi PR kita, di beberapa daerah justru yang memperlamban pembangunan huntara dan huntap itu adalah pengadaan lahan. Mohon arahan Presiden bagaimana membantu pemda untuk lahan relokasi” ucapnya.
Mendengar laporan itu, Prabowo memberi sinyal bahwa pemda tidak perlu menguras kantong. Ia menegaskan bahwa beban pembiayaan lahan tidak boleh jatuh kepada daerah, terutama dalam situasi bencana besar yang sedang berlangsung di Sumatera.
Presiden pun berjanji mencari opsi tanah negara agar pembangunan dapat segera dimulai. “Ini jadi perhatian khusus ya. Nanti kita akan cari tanah-tanah negara. Jadi enggak boleh ada pemda yang keluar uang untuk lahan” kata Prabowo.
Dengan begitu, pemerintah pusat berharap proses penentuan lokasi relokasi bisa lebih cepat, sehingga warga terdampak tidak terlalu lama bergantung pada pos-pos pengungsian yang kondisinya masih serba darurat.