POSTINGNEWS.ID — Rapat penanganan bencana di Aceh mendadak memanas setelah Presiden Prabowo Subianto menyoroti Bupati Aceh Selatan Mirwan MS yang berada di luar negeri saat wilayahnya dilanda bencana.
Ketidakhadiran itu membuat Prabowo meminta Kementerian Dalam Negeri mengambil langkah tegas.
Dalam pertemuan di Lanud Sultan Iskandar Muda, Aceh Besar, Minggu (7/12/2025), Prabowo menyampaikan penegasan bahwa kepala daerah wajib berada di garis depan ketika rakyat sedang menghadapi krisis. Situasi darurat, menurutnya, tidak memberi ruang bagi pemimpin untuk abai.
BACA JUGA:Rangkaian Janji Prabowo dalam Kunjungan Kedua ke Wilayah Banjir Sumatera
Ratas tersebut dihadiri para menteri Kabinet Merah Putih, termasuk Menko PMK Pratikno, Mensesneg Prasetyo Hadi, Menlu Sugiono, Menhan Sjafrie Sjamsoeddin, Mensos Saifullah Yusuf, Menteri PKP Maruarar Sirait hingga Menkes Budi Gunadi Sadikin. Seluruhnya hadir untuk memastikan respons cepat bencana di Sumatera.
Pimpinan lembaga negara dan kepala daerah juga ikut hadir, seperti Gubernur Aceh Muzakir Manaf, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak, serta Kepala BNPB Letjen Suharyanto. Mereka mendengarkan arahan Presiden soal langkah-langkah pemulihan.
Di awal rapat, Prabowo menyampaikan apresiasi bagi para bupati yang tetap menjalankan tugas di tengah tekanan bencana.
BACA JUGA:Rangkaian Janji Prabowo dalam Kunjungan Kedua ke Wilayah Banjir Sumatera
“Hadir semua bupati, terima kasih ya para bupati kalian yang terus berjuang untuk rakyat memang kalian dipilih untuk menghadapi kesulitan,” katanya.
Namun ketegasan muncul ketika Prabowo membahas perilaku Bupati Aceh Selatan Mirwan MS.
Ia menyebut Mirwan meninggalkan daerah saat masyarakat membutuhkan kehadiran pemimpin. Prabowo menilai tindakan itu tidak etis dan patut diproses.
“Kalau yang mau lari lari aja nggak apa-apa, dicopot Mendagri bisa ya, diproses,” ujar Prabowo menegaskan. Ucapan itu sontak membuat jajaran kementerian dan kepala daerah menyimak serius arah kebijakan.
BACA JUGA:Sampah Makanan Diam-Diam Merusak Iklim, Kita Baru Sadar Saat Sudah Terlambat
Prabowo kemudian mengibaratkan tindakan tersebut sebagai pelanggaran berat. “Itu kalau tentara namanya desersi itu dalam keadaan bahaya meninggalkan anak buah aduh itu tidak bisa tuh, sorry tuh, saya nggak mau tanya partai mana,” imbuhnya.
Pernyataan Presiden mencerminkan pentingnya integritas pejabat publik. Dalam situasi darurat, kata Prabowo, negara menuntut kehadiran nyata pemimpin, bukan sekadar simbol jabatan yang menghilang pada saat genting.