JAKARTA, PostingNews.id – HUT ke-61 Partai Golkar di Istora Senayan pada Jumat 5 Desember 2025 berubah menjadi semacam arena pemanasan politik ketika Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia menyinggung rencana pembahasan ulang paket RUU Politik. Di depan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang sama-sama hadir, Bahlil memakai panggung ulang tahun partainya untuk melaporkan bahwa rumah besar beringin sedang menimbang ulang masa depan desain politik Indonesia.
Di hadapan tamu undangan dan petinggi negara, Bahlil mengatakan bahwa pembahasan paket regulasi politik sebenarnya bisa mulai digeber tahun depan. Paket itu mencakup UU Pemilu, UU Pilkada, dan UU Partai Politik, tiga undang-undang inti yang biasanya menentukan arah laga lima tahunan.
"Kami memandang sudah saatnya kita (Indonesia) menata ulang desain politik" kata dia dalam pidatonya.
Ia menegaskan bahwa desain politik nasional mestinya selaras dengan Undang Undang Dasar 1945. Menurut Bahlil, Indonesia menganut sistem presidensial, dan desain politik yang ada perlu dinegosiasikan ulang agar tidak bertolak belakang dengan logika sistem itu.
BACA JUGA:Ilmuwan Temukan Ragi Gendut sebagai Calon Pengganti Minyak Sawit, Janjinya Bisa Selamatkan Hutan
Partai Golkar, kata dia, sudah mengkaji isu pilkada jelang kontestasi berikutnya. Awalnya, kata Bahlil, partai sempat mengusulkan agar pemilihan kepala daerah dikembalikan ke mekanisme DPR.
"Terjadi pro dan kontra. Lalu kami kaji lagi, alangkah baiknya memang dipilih lewat DPRD kabupaten dan kota" ucapnya.
Pernyataan itu membuat wacana pilkada tidak langsung kembali menyeruak. Seperti banyak wacana politik lainnya, ide ini kembali datang dari ruang kajian partai sambil membawa potensi pro-kontra yang sudah akrab di telinga publik.
Sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil mengaku proses pembahasan perlu dilakukan dengan tingkat kehati-hatian ekstra. Menurutnya, setiap pasal dan norma dalam RUU Politik harus didesain agar tidak berakhir dijewer Mahkamah Konstitusi setelah disahkan.
BACA JUGA:Bahlil Setop Operasi Tambang Emas Terbesar Ketiga di RI yang Ada di Tapsel
Dia mengatakan tak ingin nantinya undang-undang yang sudah disahkan oleh pemerintah dan legislatif dianulir oleh konstitusi. "Sampai di Mahkamah Konstitusi malah diubah atau dibuat norma baru. Jangan sampai" ucapnya.
Acara ulang tahun Golkar ini sendiri dihadiri pejabat lintas lembaga. Dari Ketua MPR Ahmad Muzani, Ketua DPR Puan Maharani, hingga Ketua DPD Sultan Najamuddin tampak duduk di deretan tamu penting. Sejumlah pimpinan partai politik juga hadir, memperlihatkan bahwa panggung HUT Golkar tahun ini sedikit banyak menjadi forum besar yang memperlihatkan arah angin politik menjelang tahun pembahasan regulasi.
Di balik nuansa perayaan, pidato Bahlil terdengar seperti sinyal bahwa Golkar sedang menyiapkan paket besar perubahan politik. Publik yang sudah sering dibuat bingung oleh wacana pilkada langsung dan tidak langsung tampaknya kembali harus menyiapkan diri menghadapi putaran baru perdebatan panjang soal bagaimana cara memilih kepala daerah di republik ini.