Diskusi juga mengarah pada perlunya aturan yang lebih jelas mengenai batas keterbukaan dokumen pribadi bagi pejabat publik yang memegang jabatan strategis.
Sidang KIP masih berlanjut, dan putusan akhir akan menentukan apakah dokumen ijazah tersebut tetap dirahasiakan atau wajib dibuka kepada publik.
Polemik ini diprediksi berdampak pada perdebatan lebih luas terkait transparansi pemerintahan dan akuntabilitas pejabat negara.*