JAKARTA, PostingNews.id – Polemik di tubuh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama makin hari makin panas, namun kubu tanfidziyah yang dipimpin Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya memastikan tidak akan menyerah begitu saja. Dalam konferensi pers di Kantor PBNU Jakarta, ia menegaskan bahwa pihaknya siap menempuh jalur hukum bila pintu dialog terus-menerus ditutup oleh jajaran syuriyah.
“Apabila jalan dialog dan musyawarah ditolak sepenuhnya, kami siap menempuh jalur hukum untuk menjaga keutuhan organisasi,” ujar Yahya dengan nada tegas pada Rabu, 3 Desember 2025.
Bagi Yahya, komando PBNU masih ada di tangannya. Ia menolak mentah-mentah semua klaim, rapat, atau forum dari pihak syuriyah yang menyatakan dirinya sudah dicopot. Menurut dia, kursi Ketua Umum hanya bisa digeser lewat muktamar atau muktamar luar biasa, bukan lewat surat edaran yang tiba-tiba muncul dari meja sebelah.
Karena itu, ia memastikan tidak akan mundur setapak pun. Berapa banyak surat keputusan yang keluar, ia tetap berdiri pada posisi yang sama. “Kami tidak bersedia merelakan semuanya hanya demi kepentingan sepihak. Kami akan mempertahankan ini,” kata dia.
BACA JUGA:Kisah Sedih Epy Kusnandar: Lawan Stroke, Hadapi Tumor, hingga Akhirnya Berpulang di Usia 61
Sekretaris Jenderal PBNU Amin Said Husni menjelaskan bahwa opsi membawa konflik ini ke meja hijau sebenarnya adalah pilihan paling akhir. Mereka lebih dulu memberi ruang penuh kepada para kiai sepuh yang sedang melakukan mediasi. Menurut Amin, selama jalur islah masih terbuka, semua pihak diminta menahan diri. “Tapi sekuat tenaga kita harus memberikan kesempatan ke jalan rekonsiliasi,” ujarnya.
Kisruh ini meledak sejak rapat harian Syuriyah meminta Yahya mundur dari posisi Ketua Umum pekan lalu. Mereka menilai Yahya dianggap melanggar Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama Nomor 13 Tahun 2025. Salah satu yang dipersoalkan adalah kehadiran pemateri pro-Israel, Peter Berkowitz, di acara Akademi Kepemimpinan Nasional NU pada Agustus 2025. Selain itu, jajaran Syuriyah juga menyoroti tata kelola keuangan PBNU.
Tak lama setelah itu, Syuriyah menerbitkan sebuah surat edaran yang menyatakan Yahya resmi tak lagi menjabat Ketua Umum per 26 November 2025. Surat itu menginstruksikan bahwa Yahya tidak lagi berhak menggunakan atribut dan fasilitas jabatan.
Yahya membalas dengan sikap keras. Ia menilai surat edaran itu tidak sah dan bahkan menyebutnya masih berstatus draf. Menurutnya, dokumen tersebut tidak memenuhi persyaratan administrasi dan karena itu tidak dapat diakui sebagai keputusan organisasi.
BACA JUGA:Reuni 212 Minta 2 Desember Jadi Hari Ukhuwah dan Libur Nasional, Pemerintah Masih Pikir-Pikir
Konflik dua kubu ini pun semakin melebar. Di sisi Yahya, ajakan islah terus disuarakan sebagai jalan damai agar organisasi tidak makin retak. Namun di sisi lain, Rais Aam PBNU Miftachul Akhyar menganggap penyelesaian terbaik adalah lewat rapat pleno atau muktamar luar biasa yang digelar segera untuk memastikan roda organisasi kembali berjalan normal pascapemecatan.
“Kami ingin transisi berjalan tertib, sesuai aturan jam’iyah,” ujar Miftachul dalam keterangan tertulis pada Sabtu, 29 November 2025.
Bola kini bergulir di tengah lapangan besar PBNU. Dua kubu masih saling menegaskan legitimasi, sementara para kiai sepuh menjalankan tugas sebagai penengah. Apakah jalan damai akan ditempuh, atau pertempuran akan berpindah ke meja hukum, semua mata kini tertuju pada perkembangan berikutnya.