JAKARTA, PostingNews.id — Tragedi banjir dan longsor yang menggulung Sumatera sampai memakan lebih dari 700 korban jiwa akhirnya membuat pemerintah pusat tersentak seperti kena tamparan keras. Kementerian Lingkungan Hidup pun menuding biang kerok yang selama ini dibiarkan tumbuh bebas, tata ruang daerah yang porak-poranda dan disusun tanpa menghitung kemampuan alam menanggung beban.
Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menyampaikan bahwa pemerintah akan melakukan kaji ulang besar-besaran terhadap tata ruang di seluruh wilayah terdampak, mulai Aceh, Sumatera Utara, hingga Sumatera Barat. Kali ini bukan sekadar rapat atau wacana yang berputar di atas kertas, tetapi langkah wajib supaya ekosistem bisa bernapas lagi sebelum bencana serupa balik menghantam.
Berbicara di Jakarta pada Selasa 2 Desember 2025, Hanif menegaskan bahwa bencana besar ini adalah alarm keras untuk mengevaluasi banyak hal dalam satu paket. Mulai dari izin usaha di sepanjang Daerah Aliran Sungai sampai cetak biru tata ruang yang selama ini disusun tanpa melihat daya dukung wilayah.
“Dengan kejadian ini kami akan me-review kembali. Jadi yang di-review tidak hanya unit-unit usaha yang ada di sepanjang daeran aliran sungai (DAS) tersebut, tetapi juga tata ruang yang kemudian sangat tidak memperhatikan daya dukung dan daya tampungnya,” ujarnya dalam sebuah acara di Jakarta, Selasa, 2 Desember 2025.
BACA JUGA:Gus Yahya Didepak Gegara Dana Rp100 M dari Maming, PBNU Bilang Tuduhan Itu Kebablasan
Hanif kemudian membeberkan kondisi lapangan yang bikin dahi berkerut. Ia membawa data-data yang menunjukkan bagaimana kawasan lindung di berbagai daerah bukan lagi bolong, tetapi sudah seperti jaring yang digerogoti tikus. Di Jawa Barat saja, area tangkapan air dan kawasan lindung tinggal 400 ribu hektare dari seharusnya 1,6 juta hektare. Menyusutnya bukan main, tapi pemerintah daerah tetap merasa semua baik-baik saja.
Di Batang Toru, salah satu titik bencana di Sumatera Utara, situasinya tidak kalah mengenaskan. Hutan yang harusnya jadi spons raksasa penyerap air tinggal kurang dari 40 persen. Parahnya lagi, wilayah hulu sungai yang seharusnya dijaga ketat malah diubah jadi APL seolah-olah hulu itu tanah kosong yang boleh dipasang plang bebas pakai.
Tim KLH saat ini masih membongkar kondisi tata ruang di tiga provinsi itu. Namun Hanif sudah bisa membaca polanya, sama saja, wilayah disusun tanpa mempertimbangkan kemampuan alam menampung aktivitas manusia.
“Tetapi, kasusnya sama bila mana tata ruangnya ternyata tidak memperhatikan daya dukung, daya tampung, kewajiban Menteri LH untuk kemudian merekomendasikan area itu kembali berfungsi sebagaimana yang harusnya,” tegasnya.
Langkah ini sekaligus merespons instruksi langsung Presiden Prabowo Subianto yang meminta tragedi Sumatera dijadikan titik balik penegakan perlindungan lingkungan. Setelah melihat sendiri skala kerusakan, pemerintah akhirnya sepakat bahwa membiarkan alam babak belur seperti ini sama saja membangun bom waktu.
Sementara itu, data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana hingga Selasa sore mencatat jumlah korban jiwa akibat banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sudah mencapai 712 orang. Angka yang semakin menegaskan betapa mahalnya harga jika tata ruang dibiarkan semrawut.