JAKARTA, PostingNews.id — Pemerintah pusat mulai menyiapkan langkah rem tangan untuk sektor tambang lewat pengetatan AMDAL dan penataan ulang tata kelola pertambangan. Sinyal itu makin jelas setelah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia bicara terbuka soal masa lalunya di bisnis tambang, lengkap dengan rasa bersalah yang kini ia bawa dalam jabatannya.
Dalam Talkshow Aksi Nyata untuk Bumi Lestari di kantor DPP Golkar, Jakarta Barat, Jumat 28 November, Bahlil lebih dulu menyampaikan duka mendalam atas banjir besar yang merendam sebagian wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat, hingga Aceh. Namun yang paling menyita perhatian justru pengakuannya yang lain.
Ia menceritakan bahwa saat masih menjadi pengusaha, bisnisnya ada dua, kain dan tambang, dan semua ujungnya bergantung pada menebang pohon. Aktivitas yang dulu dianggap wajar, kini ia lihat sebagai bagian dari kerusakan ekologis yang ikut memperparah bencana banjir dan longsor.
“Saya menceritakan sedikit, saya juga merasa bersalah. Karena waktu saya jadi pengusaha dulu, saya kebetulan usaha saya dulunya main kain (tekstil) sama tambang. Yang semua urusannya pasti nebang pohon,” ujar Bahlil.
BACA JUGA:Dicekal Kejagung Lalu Dilepas, Status Hukum Bos Djarum Jadi Tanda Tanya
Ia lalu menyambung bahwa penggundulan hutan dan rusaknya daya serap air adalah konsekuensi dari tambang yang tak tertib. Semua itu menjadi pelajaran ketika ia kini memegang kuasa penuh di sektor energi dan pertambangan.
"Atas dasar pengalaman itu, dampaknya sekarang adalah apa yang terjadi ketika pertambangan, perkebunan tidak ditata dan dikelola secara baik. Maka dampaknya kepada sosial,” lanjutnya.
Setelah menjadi Menteri ESDM, Bahlil mengaku mulai membalikkan cara main lama itu. Fokusnya satu, tambang tidak boleh lagi meninggalkan lahan botak. Ia memperketat AMDAL, dan mewajibkan semua pemegang izin tambang menaruh dana reklamasi sejak awal sebelum satu pun alat berat bergerak.
“Maka kami melakukan penataan secara totalitas terhadap proses penambangan yang betul-betul ramah terhadap lingkungan. Amdalnya harus sudah diperketat,” tegasnya.
BACA JUGA:PBNU Panas Lagi, Wasekjen Sebut Harus Ada Audit Dulu Baru Gus Yahya Bisa Dicopot
Ia tahu aturan baru ini tidak disukai semua orang. Banyak yang memprotes karena tak bisa lagi menambang lalu angkat kaki. Bahlil mengaku sudah siap menahan gelombang keberatan itu karena menurutnya negara tak boleh kalah oleh pemilik modal.
“Maka kemudian itulah yang mendorong kami untuk melakukan penataan secara komprehensif. Dengan meminta kepada seluruh izin-izin pertambangan agar menjaminkan biaya reklamasinya dulu. Supaya jangan sampai nambang terus tinggalkan hutan,” jelasnya.
“Banyak yang memprotes saya. Saya katakan untuk mereka sudah saatnya tidak boleh pengusaha mengatur negara. Yang mengatur pengusaha adalah negara. Tapi negara juga tidak boleh sewenang-wenang,” kata Bahlil lagi.
Ia kemudian memastikan tambang dan migas diawasi lebih ketat dibanding tahun-tahun sebelumnya, dengan AMDAL sebagai pagar utama. Pesannya kepada aktivis lingkungan pun ia sampaikan tanpa putar kata.
“Kepada adik-adik saya dari aktivis lingkungan, kami dari ESDM sekarang ketat sekali terhadap pertambangan. Begitupun di Migas. Amdalnya menjadi satu hal yang sangat penting sekali,” tutupnya.