JAKARTA, PostingNews.id — Gelombang kasus dugaan manipulasi pajak yang menyeret oknum Direktorat Jenderal Pajak bergerak ke babak baru. Kejaksaan Agung resmi mencabut larangan bepergian ke luar negeri untuk salah satu saksi paling disorot dengan inisial VRH. Nama itu bukan lagi teka-teki, karena data publik menunjukkan VRH adalah Victor Rachmat Hartono, petinggi dari kelompok usaha Djarum.
Keputusan pencabutan cekal ini bukan tanpa alasan, dan Kejagung memastikan langkah tersebut bukan bentuk pelonggaran yang tiba-tiba. Mereka menyebut Victor bersikap kooperatif, hadir, memberi keterangan, dan dianggap tidak perlu lagi dicegah keluar negeri. “Benar, terhadap yang bersangkutan (VRH) telah dimintakan pencabutan oleh penyidik,” ujar Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna di Jakarta pada Minggu 30 November 2025.
Dalam penjelasan yang sama, Anang menambahkan bahwa penyidik di Jampidsus menilai VRH kooperatif sehingga alasan pencegahan sudah tidak mendesak untuk dipertahankan.
Padahal sebelumnya, nama Victor masuk dalam daftar lima orang yang dicegah bepergian selama enam bulan berdasarkan permintaan Kejagung kepada Ditjen Imigrasi. Masa pencegahan dimulai 14 November 2025 dan harusnya berlaku hingga 14 Mei 2026. Lima nama itu tertulis dengan inisial KD, BNDP, HBP, KL, dan VRH, dengan catatan penyebab yang tertulis cukup sederhana namun berbobot satu kata “Alasan: korupsi”, tertulis lugas dalam dokumen resmi.
BACA JUGA:Ketika Tubuh Perempuan Pribumi Jadi Medan Perang Tentara Jepang
Kasus yang sedang digarap Jampidsus ini diduga terkait manipulasi untuk memperkecil kewajiban pajak perusahaan pada rentang 2016 sampai 2020. Celah hukum, pejabat nakal, dan aliran dana yang tak pernah mau mati biasanya berjalan beriringan, sehingga penyidik melakukan penggeledahan di berbagai lokasi dan mencegah sejumlah pihak keluar negeri agar cerita tidak berhenti di pintu halaman.
Dengan VRH kini dinyatakan cukup kooperatif, Kejagung membuka ruang pergerakan baru dalam penyidikan ini. Sementara publik masih bertanya-tanya apa yang akan terjadi selanjutnya, penyidik tampaknya memilih fokus pada bukti di meja ketimbang pada orang yang sudah bersedia bicara.
Kalau benar kasus ini membuka jalur ke mana uang pajak mengalir, pemburu fakta tinggal melanjutkan sampai peta lengkap terbuka. Kalau tidak, publik akan kembali hanya melihat nama-nama penting keluar masuk ruang penyidikan tanpa akhir yang memuaskan. Semuanya masih mungkin, dan kecekalannya kini tinggal pada proses.