JAKARTA, PostingNews.id – RAIS Aam PBNU Miftachul Akhyar kembali menegaskan satu hal yang tampaknya ingin dipahami publik tanpa perlu membaca dua kali Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya bukan lagi Ketua Umum PBNU. Titik. Semua kewenangan, tanda tangan basah maupun digital, hingga hak memakai atribut oranye khas ketua umum kini jatuh ke tangan Rais Aam sendiri.
Pernyataan tegas itu keluar usai Miftachul mengumpulkan jajaran PBNU di Kantor PWNU Jawa Timur, Sabtu, 29 November 2025. Hadir pula nama besar seperti Sekjen PBNU Saifullah Yusuf dan Rais Syuriyah PBNU Mohammad Nuh. Seusai rapat, podium pun dibuka, mikrofon dinyalakan, dan deklarasi dibacakan Yahya resmi diberhentikan berdasarkan pertemuan dengan perwakilan 36 PWNU se-Indonesia.
"Terhitung 26 November 2025 Pukul 00.45 WIB, KH Yahya Cholil Staquf tidak lagi berstatus sebagai Ketua Umum PBNU, sehingga tidak berhak menggunakan atribut dan tidak memiliki kewenangan sebagai Ketua Umum PBNU," ujar Miftachul.
Jika sebelumnya kursi ketum masih tampak diperebutkan, kini versi Rais Aam jelas pemilik sah pos komando PBNU adalah dirinya. “Kepemimpinan PBNU sepenuhnya berada di tangan Rais Aam,” lanjutnya, tanpa jeda untuk ambigu.
BACA JUGA:Gus Yahya Klaim Semua Bisa Dijelaskan, Sayangnya Belum Dikasih Panggung Bicara
Mesin organisasi disebut harus kembali berjalan normal karena itu Rais Aam dan Syuriyah langsung merancang rapat pleno atau muktamar dalam waktu yang mereka sebut segera secepatnya terserah bagaimana teknisnya rampung. Agenda berikutnya lebih dramatis. PBNU akan membentuk Tim Pencari Fakta untuk membongkar simpang siur informasi yang bertebaran di publik media maupun grup WhatsApp keluarga.
Wakil Rais Aam PBNU Anwar Iskandar dan Afifuddin Muhajir ditunjuk sebagai pengarah tim yang diberi mandat mencari kebenaran sampai ke akar bukan hanya membaca judul. “Untuk mendapatkan kesahihan dari berbagai informasi tersebut, kami akan menugaskan Tim Pencari Fakta untuk melakukan investigasi secara utuh dan mendalam,” kata Miftachul, memastikan proses ini bukan sekadar jargon.
Sebagai langkah penyegaran, implementasi Digdaya Persuratan Tingkat PBNU resmi disetop sementara sampai investigasi selesai benar-benar selesai bukan hanya dikabarkan. Adapun versi wilayah PWNU dan cabang PCNU masih boleh hidup seperti biasa. “Agar tim pencari fakta dapat menjalankan tugas dengan baik,” ujarnya menutup sesi.