JAKARTA, PostingNews.id — Di tengah riuh bandara yang tiba-tiba populer dan dicurigai seperti negara kecil dalam negara besar, Joko Widodo datang dengan versi ingatannya sendiri. Mantan presiden itu menepis tuduhan bahwa ia pernah memotong pita Bandara Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP). Menurutnya, memori kenegaraan tidak pernah mencatat upacara semacam itu.
“Saya enggak pernah meresmikan Bandara IMIP. Ya saya seingat saya yang saya resmikan adalah Bandara Maleo di Morowali. Itu (Bandara Maleo) yang membangun pemerintah,” kata Jokowi santai ketika ditemui di rumahnya pada Jumat, 28 November 2025. Ia lanjut memastikan jalurnya jelas, bahwa bandara IMIP adalah milik swasta dan bukan aset negara. “Kalau yang itu, saya kira miliknya swasta ya,” ujarnya.
Cerita ini muncul gara-gara satu bandara yang mendadak viral, bukan karena desainnya instagramable, namun karena disebut-sebut bisa melayani penerbangan luar negeri tanpa kehadiran Bea Cukai dan Imigrasi. Seperti pintu keluar masuk yang tidak dijaga satpam, publik pun ramai bertanya bandara ini sebenarnya mengikuti aturan siapa.
Permasalahan makin menarik ketika Bahlil Lahadalia masuk membawa mandat. Menteri ESDM mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan untuk menegakkan aturan di kawasan tersebut, tanpa melihat siapa pemiliknya.
BACA JUGA:Kasus Ijazah Jokowi Belum Tamat, Babak Baru Terkini Polisi Siapkan Panggung Gelar Perkara
“Arahan Bapak Presiden kepada kami, sebagai satgas dan sebagai Menteri ESDM, adalah tegakkan aturan. Jangan pandang bulu, karena enggak boleh negara kalah dari apa yang terjadi yang kurang pas atau melanggar,” kata Bahlil, Rabu 26 November 2025. Ia mengaku masih menunggu laporan lengkap tim dan memastikan penambangan ilegal, bila terbukti, akan diproses sesuai hukum.
“Menambang di area yang nikelnya atau tambangnya tapi tidak ada izin, akan diproses secara hukum,” ucapnya.
Tak hanya ESDM yang resah, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin pun ikut angkat bicara. Bandara tanpa Bea Cukai dan Imigrasi baginya adalah anomali yang bisa menggerus kedaulatan ekonomi negara. Ia bahkan menegaskan tidak boleh ada wilayah yang berfungsi seperti republik versi mini.
“Republik ini tidak boleh ada republik di dalam republik. Kita harus tegakkan semua ketentuan tanpa kita melihat latar belakang dari manapun asalnya,” ujar Sjafrie, yang mengatakan akan melaporkan temuannya kepada Presiden Prabowo.
Jokowi sudah mengklarifikasi, Bahlil sudah menyiapkan aturan, Sjafrie sudah mengibarkan bendera tanda bahaya. Bandara IMIP kini tinggal menunggu bab selanjutnya. Apakah ia akan terbukti hanya bandara swasta biasa, atau justru portal ekonomi paralel yang tidak ingin diborgol administrasi negara? Publik siap duduk di tribun, popcorn sudah tersedia.