JAKARTA, PostingNews.id – Di tengah suhu organisasi yang makin gerah, drama internal PBNU kembali meletup dan kali ini giliran Gus Tajul turun tangan memberi klarifikasi. Ia tampil bagai orang yang akhirnya mau buka pintu kamar setelah suara ribut-ribut tak berhenti sejak pagi, menjelaskan soal surat edaran yang menyebut Gus Yahya tak lagi menjabat Ketum PBNU. Surat yang bikin gaduh itu, katanya, sah kok, meski tidak ada stempel resmi yang biasanya menjadi tanda sakral dokumen PBNU.
"Saya menerima surat itu setelah diperiksa oleh wakil Rais Aam," ujar Gus Tajul kepada wartawan, Rabu, 26 November 2025.
Ia bercerita bahwa edaran yang ditandatangani bersama Wakil Rais Aam PBNU Afifuddin Muhajir itu bukan tiba-tiba muncul dari langit. Surat itu adalah kelanjutan resmi dari risalah rapat Syuriah PBNU, lengkap dengan mekanisme yang katanya sudah berjalan mengikuti rel organisasi. Prosedur ada, tanda tangan ada, nomor surat pun sudah tercetak.
"Saya tanda tangan sebagai katib, karena kebetulan waktu itu lagi kumpul sama beberapa Rais Syuriah, saya yang diutus untuk menjadi katip saat itu bersama dengan wakil Rais Aam, kiai Afifuddin Muhajir," jelasnya. Seolah ingin membuktikan bahwa surat itu bukan karya tengah malam yang lahir tanpa saksi.
BACA JUGA:Tudingan Korupsi Menguat, Dahnil Lawan Isu Kartel Haji dengan Mubahalah
Namun teka-teki paling menarik justru bersembunyi di balik perkara stempel. Menurut Gus Tajul, ia sendiri tidak tahu kenapa dokumen itu tidak berhasil distempel. Suratnya ada, nomornya ada, tapi stempelnya entah siapa yang bawa. Alhasil yang beredar di publik hanyalah versi draf tanpa cap resmi, dan seperti biasa, publik pun ramai menafsirkan.
"Surat itu sudah saya tanda tangan, sudah ada nomornya, tapi kabarnya tidak bisa distempel yang versi digitalnya. Stempelnya tidak tahu siapa yang bawa itu. Jadi, surat edaran itu entah gimana ceritanya tiba-tiba nyebar keluar," ujarnya, memberi warna misteri ala birokrasi klasik.
Meski begitu, ia memastikan satu hal yang mungkin terasa lebih besar dari perdebatan teknis administrasi: surat ini memang bukan surat pemecatan, namun bunyinya tetap sampai pada titik yang rasanya sama saja. Dengan bahasa yang halus tapi tajam, surat itu menandai bahwa Gus Yahya tidak lagi menjabat sebagai ketua umum.
"Itu bukan surat pemecatan ya, itu surat edaran. Kemudian isinya itu mengindikasikan bahwa Gus Yahya kemudian tidak lagi menjadi ketua umum, dan otomatis itu harus melepas segala atributnya sebagai ketua umum," tutup Gus Tajul.
BACA JUGA:Kilang Minyak Dijaga Tentara, BUMN Kini Serasa Markas Militer
Drama PBNU makin panjang, pemainnya makin banyak, dan publik kini tinggal menunggu babak berikutnya. Karena kalau draf saja sudah segaduh ini, bagaimana jadinya kalau stempel akhirnya ditemukan?