"Apa yang sudah menjadi dokumen nanti finish-nya juga dokumen. Tapi jangan hanya administratif. Kalau tidak hati-hati nanti hasilnya administratif dan copy paste. Substansi tidak kena, dampaknya tidak kelihatan," ujar Wihaji dalam sambutannya.
Ia menjelaskan bahwa terdapat 30 indikator pembangunan kependudukan dalam Dokumen PJPK yang harus dijalankan secara bersinergi oleh pemerintah pusat dan daerah.
Indikator tersebut mencakup isu-isu strategis seperti angka stunting, total fertility rate, kematian ibu dan bayi, pertumbuhan ekonomi, hingga peningkatan angkatan kerja termasuk perempuan.
"Ini harus berdampak. Yang paling penting ini mesti membumi. Indikatornya harus jelas karena ini berpengaruh terhadap target pembangunan yang diamanatkan Presiden," tegasnya.
BACA JUGA:PAN Ogah Lepas Kendali, Rakyat Dilarang Bisa Copot Anggota DPR
Sebagai informasi, Dokumen PJPK 2025–2029 disusun sebagai dokumen operasional kependudukan lintas pusat dan daerah, merupakan turunan teknis dari Desain Besar Pembangunan Kependudukan (DBPK) 2025–2045 yang digagas oleh Kemendukbangga/BKKBN, Bappenas, Kemenko PMK, dan Kemendagri.
Prosesi peluncuran Dokumen PJPK Tahun 2025–2029 ditandai dengan penekanan tombol sirine oleh Mendukbangga/Kepala BKKBN Wihaji bersama Sekretaris Kemenko PMK Imam Machdi yang mewakili Menko PMK, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh, Wakil Mengdari Ahmad Wiyagus, Wamendukbangga Isyana Bagoes Oka, Deputi Bappenas Maliki, dan UNFPA Indonesia Representative Hassan Mohtashami.
Kegiatan juga disertai penyerahan draft dokumen PJPK dari Mendukbangga kepada Sesmenko PMK serta para perwakilan instansi kementerian/lembaga dan mitra pembangunan.
Acara ini turut dihadiri perwakilan kementerian/lembaga terkait antara lain Kemenkomdigi, BPS, KPPPA, Kemenpora, Kemendes PDTT, perwakilan pemerintah daerah, mitra pembangunan, serta akademisi dari berbagai universitas.*