POSTINGNEWS.ID – Pemerintah kembali menegaskan komitmen besar untuk memperkuat pendidikan dan pelatihan vokasi sebagai strategi utama menghadapi kebutuhan pasar kerja dalam dan luar negeri.
Menko PMK Pratikno menegaskan bahwa Presiden memerintahkan percepatan revitalisasi pendidikan vokasi sebagai bagian dari agenda peningkatan kualitas SDM nasional.
Dalam konferensi pers, Pratikno menjelaskan bahwa instruksi Presiden bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja nasional, tetapi juga menjawab peluang tenaga kerja global.
BACA JUGA:Polisi Dilarang Duduk di Jabatan Sipil, DPR: Lah, Mereka Kan Institusi Sipil
“Revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi ini bukan hanya untuk kebutuhan pasar kerja di dalam negeri, tetapi juga kebutuhan pasar kerja di luar negeri,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa penguatan vokasi selaras dengan program hilirisasi yang digencarkan pemerintah.
Menurutnya, kebutuhan tenaga terampil dalam negeri meningkat seiring ekspansi industri, sementara negara-negara maju kini mengalami aging society yang membuka peluang besar bagi pekerja migran Indonesia.
BACA JUGA:Kader Gerindra Ramai-Ramai Menolak Budi Arie, Dasco Masa Bodoh
“Bonus demografi harus diisi dengan kesiapan kompetensi,” tegas Pratikno. Karena itu, pemerintah menggelar Rapat Tingkat Menteri untuk menyinkronkan kebijakan dan langkah strategis lintas kementerian serta lembaga sesuai amanat Perpres Nomor 68 Tahun 2022 tentang Pendidikan dan Pelatihan Vokasi.
Sejak Perpres itu terbit, Tim Koordinasi Nasional Vokasi telah membentuk tim daerah di lebih dari 22 provinsi.
Namun, perubahan nomenklatur kabinet membuat pemerintah perlu melakukan penyesuaian kelembagaan.
BACA JUGA:Setelah MK Tutup Jalan, DPR Minta Prabowo Turun Tangan Jemput Polisi Aktif di Jabatan Sipil
Meski begitu, Pratikno memastikan langkah konkret segera dijalankan tanpa menunggu proses birokrasi yang panjang.
Menurutnya, kunci percepatan ada pada kesesuaian antara supply dan demand pasar kerja. “Peningkatan job matching ini menjadi agenda utama kami,” katanya.
Semua kementerian diharuskan memperkuat koordinasi dan membangun smart integrated dashboard atau marketplace sebagai platform yang menghubungkan kebutuhan pasar dan lembaga pelatihan.