JAKARTA, PostingNews.id — Sekretaris Jenderal Partai Golkar, M Sarmuji, ikut menanggapi pelaporan terhadap Ribka Tjiptaning oleh Aliansi Rakyat Anti Hoaks. Alih-alih bersikap waswas atau mencoba menenangkan situasi, respons Golkar justru terdengar seperti lampu hijau halus bahwa laporan itu sah-sah saja dilayangkan.
“Monggo saja, ini bagian dari hak warga negara,” ujar Sarmuji ketika dimintai tanggapan oleh awak media, Kamis, 13 November 2025.
Kalimat sederhana itu terasa seperti anggukan kecil dari Golkar bahwa proses hukum terhadap ucapan Ribka tidak perlu dipermasalahkan.
Ketika ditanya apakah langkah tersebut bisa dianggap sebagai pembungkaman kritik, Sarmuji lagi-lagi tidak melakukan bantahan keras. Ia memilih jawaban yang justru memberi kesan laporan ini layak diproses.
BACA JUGA:PPP Cari Nafas Baru, Perti Datang Jadi Penolong dari Masa Lalu
“Sama-sama punya hak. Tinggal apakah laporan itu bisa diproses apa tidak,” katanya, seolah menyampaikan bahwa bola kini sepenuhnya di tangan aparat.
Sebelumnya, ARAH melaporkan Ribka ke Direktorat Siber Bareskrim setelah ia menyebut Soeharto sebagai “pembunuh jutaan rakyat”. Bagi kelompok ini, ucapan tersebut terlalu berlebihan dan berpotensi menyesatkan publik.
“Sampai hari ini, tidak ada satu pun putusan pengadilan yang menyatakan almarhum Soeharto melakukan pembunuhan terhadap jutaan masyarakat,” ujar Koordinator ARAH, Muhammad Iqbal.
Mereka juga membawa bukti berupa video pernyataan Ribka yang tersebar di media sosial dan sejumlah portal berita. Iqbal menegaskan bahwa laporan ini murni inisiatif ARAH, bukan titipan pihak mana pun.
BACA JUGA:Nenek 70 Tahun Tergiur Promo Uang Palsu Rp100 Ribu dengan Harga Rp50 Ribu, Endingnya Masuk Polsek
“Kami bukan dari keluarga Cendana. Kami murni dari Aliansi Rakyat Anti Hoaks,” katanya.
Namun di balik semua itu, pernyataan Sarmuji yang tanpa penegasan kontra atau kecaman membuat Golkar tampak seperti partai yang tidak keberatan jika laporan terhadap Ribka diproses. Tidak ada ajakan menahan diri, tidak ada kritik terhadap penggunaan UU ITE, tidak ada pembelaan atas ruang kritik politik. Hanya restu diam-diam yang dikemas dalam kalimat diplomatis.