Masalah sampah laut bukan hanya isu lingkungan, tetapi juga potensi ekonomi besar. Berdasarkan kajian Bappenas dan UNDP (2021), penerapan ekonomi sirkular di Indonesia bisa menambah PDB hingga Rp638 triliun dan menciptakan 4,4 juta lapangan kerja baru pada 2030. Namun, saat ini lebih dari 70 persen industri daur ulang masih terkonsentrasi di Pulau Jawa.
Michikazu menekankan pentingnya mendorong pertumbuhan industri daur ulang dan teknologi waste-to-energy di seluruh provinsi. Ia juga menyoroti perlunya pasar dan standar industri bagi produk daur ulang agar bernilai ekonomi. Contohnya, Jepang melarang penggunaan botol PET berwarna untuk memudahkan proses daur ulang.
Keberhasilan ekonomi sirkular bergantung pada sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Dialog dan kerja sama lintas sektor diperlukan untuk menangkap sampah sebelum menjadi polusi laut.
Lokakarya internasional ini menjadi momentum penting untuk memperkuat tata kelola sampah laut di kawasan Indo-Pasifik. Kolaborasi dengan Taiwan dan Jepang diharapkan melahirkan model kerja sama yang dapat direplikasi di tingkat ASEAN.
BACA JUGA:Riset DEEP: Sentimen Positif Soeharto Didominasi Narasi NU dan Muhammadiyah
Namun, para ahli sepakat bahwa solusi teknis tidak cukup tanpa perubahan perilaku. Reza Cordova menegaskan, “Jika bertanya, apa missing point dari permasalahan sampah yang tidak berangsur-angsur? Itu adalah kepedulian.”
Hasan Ansori menambahkan bahwa persoalan terbesar bukan pada kekurangan aturan, tetapi lemahnya pelaksanaan. “Hukum juga kita punya regulasi, tetapi yang jadi masalah implementasi dari hukum tersebut yang itu masih kurang. Nah, itu yang perlu kita tekankan ke arah sana,” ujarnya.
Pada akhirnya, laut sedang menagih pertanggungjawaban manusia. Setiap botol plastik yang didaur ulang adalah kemenangan kecil dalam perang panjang menyelamatkan samudra. Untuk Indonesia, untuk dunia, dan untuk generasi mendatang.