JAKARTA, PostingNews.id – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) akhirnya buka suara soal rapor setahun pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto bilang partainya tidak sedang cari ribut, tapi merasa perlu memberi masukan supaya pemerintah tetap berpijak pada kebutuhan rakyat kecil.
“Di dalam desain kebijakan, tentu harus melihat bagaimana harapan rakyat, entah kebutuhan pangan, penanganan stunting, dan pemenuhan kebutuhan gizi yang secara sistem harus melibatkan partisipasi masyarakat,” kata Hasto di Sekolah Partai PDIP, Rabu, 22 Oktober 2025.
Sebagai partai penyeimbang yang kini tak lagi di lingkar kekuasaan, PDIP memilih jalur “kritik konstruktif”. Hasto bilang partainya berharap pemerintah bisa lebih serius menata perekonomian agar rakyat segera mendapat pekerjaan yang layak. Ia mengakui konsolidasi yang dilakukan Prabowo sudah berjalan baik, tapi menurutnya hasilnya belum sepenuhnya terasa di dapur rakyat.
“Dalam tahun kedua setelah konsolidasi kami berharap upaya-upaya program kerakyatan yang dijalankan pemerintah bisa dilakukan percepatan,” ujarnya.
BACA JUGA:Bahasa Portugis Bakal Masuk Sekolah, Kata Prabowo Ini Tanda Cinta Indonesia ke Brasil
Harapan itu sejalan dengan hasil riset lembaga survei Indostrategi yang memberi nilai merah pada bidang penciptaan lapangan kerja selama setahun pemerintahan Prabowo-Gibran. Direktur riset Indostrategi, Ali Noer Zaman, menyebut bidang ini berada di posisi paling rendah dari delapan sektor yang dinilai, dengan skor 2,65.
“Faktor dari dalam negeri, munculnya fenomena PHK juga turut mempengaruhi,” kata Ali. Ia menambahkan, faktor eksternal seperti perang Rusia-Ukraina, tarif dagang Amerika Serikat, hingga lesunya ekonomi global di bawah tiga persen turut menekan angka penciptaan kerja.
Bidang stabilitas politik dan keamanan, demokrasi, serta transparansi pemerintahan juga masih perlu pembenahan. Riset Indostrategi menempatkan stabilitas politik dan keamanan di posisi kedua dengan skor 3,16, disusul demokrasi dan kebebasan berpendapat dengan 3,14, serta transparansi dan akuntabilitas pemerintahan dengan 3,12. Di bawahnya ada investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional yang mendapat skor 3,09, stabilitas harga barang 3,00, dan penegakan hukum serta HAM dengan skor 2,93.
Riset yang digelar sejak September hingga awal Oktober itu melibatkan 424 narasumber ahli dari 34 provinsi dan memadukan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Artinya, hasilnya bukan cuma soal angka, tapi juga cermin persepsi publik terhadap setahun pertama duet Prabowo-Gibran.
BACA JUGA:DPR Restui Sidang Etik, Sahroni sampai Adies Kadir Siap Disidang MKD
Kalau disederhanakan, PDIP sedang bilang: pemerintah boleh gesit soal konsolidasi dan politik luar negeri, tapi jangan lupa, rakyat menunggu dapur mereka ikut bergolak juga. Karena buat rakyat, keberhasilan rezim bukan diukur dari perjanjian dagang atau kunjungan kenegaraan, tapi dari seberapa sering mereka tidak lagi harus menanak nasi dengan harapan.