BACA JUGA:Celios: 63 Persen Warga Bilang Pemerintahan Prabowo–Gibran Kelewat Militeristik
Pigai menilai berbeda dengan kondisi di Indonesia yang masih rentan terhadap konflik kepentingan dan keberpihakan politik.
Karena itu, ia mengajak publik untuk lebih menilai kinerja kementerian berdasarkan capaian faktual dan dampak kebijakan, bukan hanya berdasarkan hasil survei.
“Kalau di Indonesia, lembaga survei itu biasa-biasa saja, tidak objektif,” tambahnya.
Dengan menempati peringkat ketiga nasional, Kementerian HAM berkomitmen melanjutkan program-program prioritas Presiden di bidang reformasi hukum, penguatan hak asasi manusia, dan pelayanan publik yang inklusif.
BACA JUGA:Prabowo Mau Biaya Haji Turun, Antrean ke Mekah Jangan Sampe Nunggu Punya Cucu
Pigai menegaskan, lembaganya akan terus fokus pada kinerja nyata dan tidak terpengaruh oleh hasil survei yang tidak kredibel.*