JAKARTA, PostingNews.id – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan bahwa pemerintah siap menggunakan uang negara untuk membangun kembali Pondok Pesantren Al Khoziny yang ambruk secara tragis pada 29 September 2025 dan menewaskan 63 orang.
Purbaya menegaskan dirinya tidak keberatan jika kas negara digelontorkan demi menghidupkan kembali pesantren tua yang sudah menjadi pusat pendidikan selama lebih dari satu abad itu.
Meski begitu, ia mengingatkan bahwa keputusan akhir tetap berada di tangan Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin.
“Persetujuan bukan di saya, tapi di Pak Muhaimin, tapi yang jelas Menteri Pekerjaan Umum sanggup, saya sanggup, tinggal persetujuan dari Pak Muhaimin saja,” ujar Purbaya sebagaimana dikutip dari Antara pada Jumat, 17 Oktober 2025.
BACA JUGA:Kemenko PMK Gelar Cek Kesehatan Gratis bagi Pegawai
Purbaya menegaskan, dirinya tak akan mengerem pengeluaran jika proyek tersebut terbukti mendesak dan berdampak langsung pada masyarakat. “Kalau saya lampunya hijau terus, modenya mode belanja, asal belanjanya pas, tepat sasaran, tepat waktu. Untuk saya tidak ada masalah kalau Menko Muhaimin setuju,” katanya.
Dengan kata lain, Kementerian Keuangan siap membuka keran APBN lebar-lebar asal proyek itu jelas manfaatnya dan tidak molor di tengah jalan.
Dari sisi Cak Imin, sinyalnya sudah lebih dulu jelas. Ia terang-terangan mendukung penggunaan APBN untuk membangun kembali Pondok Pesantren Al Khoziny yang sudah berdiri selama 125 tahun itu. Ia menilai, negara tak boleh berpangku tangan ketika ribuan santri kehilangan tempat belajar.
“Ponpes Al Khoziny ini layak dibantu dengan APBN karena kalau jumlah santrinya 1.900 orang mau sekolah di mana? Mau dibiarkan di tenda?” kata Cak Imin di kantor Kemenko PM, Jakarta, pada Selasa, 14 Oktober 2025.
BACA JUGA:Disinggung Soal Utang Whoosh, Senyum Jokowi Mendadak Hilang
Namun, rencana itu tidak berjalan tanpa gesekan. Sejumlah anggota DPR mempertanyakan langkah pemerintah yang buru-buru membuka APBN sebelum mengusut tuntas penyebab ambruknya bangunan. Menurut para legislator, jangan sampai negara menambal kesalahan teknis atau kelalaian tanpa kejelasan hukum.
Tapi Cak Imin punya pandangan lain. Ia menganggap penyelidikan hukum dan pembangunan ulang bisa berjalan bersamaan. Menunda pembangunan, menurutnya, justru akan merugikan ribuan santri yang tengah kehilangan tempat belajar.
"Tolong dibuka mata bahwa yang kita tolong adalah anak-anak negeri yang sedang belajar,” katanya tegas.
Sementara DPR masih memperdebatkan aspek hukum dan tanggung jawab, duet Purbaya—Cak Imin tampaknya sudah sepakat di satu titik, kalau uang negara bisa digunakan untuk menghidupkan kembali ruang belajar anak-anak, maka tidak ada alasan untuk menunggu terlalu lama.