JAKARTA, PostingNews.id – Penyidikan kasus mega korupsi di tubuh PT Pertamina periode 2018–2023 makin melebar, dan aroma skandalnya makin tajam. Nama Riza Chalid alias “saudagar minyak” jadi sorotan utama, tapi kini Kejaksaan Agung (Kejagung) membuka babak baru yang menyentuh lintas lembaga.
Kapuspenkum Kejagung, Anang Supriatna, mengumumkan bahwa tim Jampidsus sudah memeriksa tiga saksi kunci pada Jumat, 19 September 2025. “Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan perkara,” ujarnya.
Siapa saja yang dipanggil? Pertama, MA, Direktur Utama PEP Cepu—anak usaha Pertamina di sektor hulu. Kedua, NA, perencana ahli madya di Kementerian Perdagangan yang jelas membuka jalur dugaan keterkaitan dengan urusan izin dagang.
Ketiga, AAHP, VP Planning & Trading Development di Pertamina Patra Niaga, anak usaha sektor hilir. Lengkap sudah: hulu, hilir, sampai regulator ikut terseret masuk daftar periksa.
BACA JUGA:Wacana UU Anti-Flexing, Antara Moral dan Gengsi Pejabat
Kasus ini memang bukan skala ecek-ecek. Skema korupsinya diyakini melibatkan jaringan lebih besar, bukan cuma permainan internal Pertamina.
Sejauh ini, Kejagung sudah menetapkan Riza Chalid sebagai tersangka. Ia disebut sebagai beneficial owner PT Orbit Terminal Merak dalam tata kelola minyak mentah.
Tapi ada satu masalah: Riza sudah keburu kabur ke luar negeri sebelum status tersangka diketok. Jadinya, Kejagung kini mengandalkan kerja sama internasional buat memburu dan membawanya pulang.
Tak cukup sampai di situ, Riza juga ditetapkan dalam kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Penyidik bahkan sudah menyita sembilan mobil mewah miliknya dari enam lokasi berbeda, dan masih sibuk menelusuri aset lain, termasuk perusahaan-perusahaan yang terafiliasi.
BACA JUGA:Istana: Prabowo Ogah dengan Tim Investigasi Independen untuk Selidiki Kerusuhan Agustus
Singkatnya, skandal Pertamina ini makin mirip drama kriminal kelas kakap: ada pejabat, ada regulator, ada saudagar minyak kabur, dan ada mobil mewah yang jadi barang sitaan.
Tinggal menunggu apakah Kejagung bisa benar-benar “menangkap ikan besarnya” atau malah keburu lepas lagi ke lautan internasional.