JAKARTA, PostingNews.id – Usulan nyeleneh sekaligus serius datang dari Menteri Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai. Ia mengajukan ide agar DPR punya lapangan khusus untuk demonstrasi. Bukan main-main, idenya sederhana tapi cukup bikin dahi berkerut, demo jangan lagi di pinggir jalan, tapi difasilitasi langsung di halaman gedung parlemen.
Meski terdengar gagah, Pigai buru-buru meluruskan bahwa usulan itu belum resmi. Ia belum menyerahkan draft apa pun ke meja pimpinan DPR. “Belum. Namanya juga usulan. Ini usulan ya. Ini baru usulan,” katanya di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 15 September 2025.
Pigai menegaskan bola ada di tangan parlemen. Kalau Komisi III merasa ide itu menarik, mereka bisa memanggilnya untuk dibahas lebih jauh. “Tergantung DPR yang minta. Kalau Komisi III memanggil, meminta, ya bagus,” ujarnya. Artinya, ia siap menjelaskan lebih detail kalau ada undangan resmi, tapi tidak akan ngotot.
Kenapa Perlu Lapangan Demo?
Ide ini lahir dari keprihatinan melihat unjuk rasa yang sering bikin jalan macet dan suasana ibu kota ricuh. Menurut Pigai, gedung DPR yang megah dan punya halaman luas mestinya bisa jadi arena ekspresi rakyat, bukan malah membuat warga tumpah ruah di jalan raya.
BACA JUGA:Amien Rais Lontarkan Nama Jurnalis Mahfudin Nigara Jadi Menpora, Memangnya Prabowo Mau?
“Kantor besar seperti DPR RI, halaman luas jangan sampai masyarakat demonstrasi di pinggir jalan, mengganggu kenyamanan orang. Sebaiknya dibuat lagi halaman depan, dibuatkan supaya (menampung) 1.000-2.000 orang,” ucapnya beberapa waktu lalu.
Dalam kacamata Pigai, menyediakan ruang demonstrasi bukan sekadar memanjakan publik, tapi juga bentuk tanggung jawab negara dalam mengelola demokrasi.
Meski baru sebatas ide, Pigai sudah senang melihat ada sejumlah anggota dewan yang merespons positif. Baginya, itu tanda demokrasi masih punya ruang bernafas.
"Saya bahagia karena ruang demokrasi dibuka. Rakyat memang harus diberi tempat dan ruang. Negara berhak dan berkewajiban menyediakan ruang demokrasi,” katanya.
Kalau usulan ini benar-benar jalan, halaman DPR bisa jadi panggung baru, bukan cuma untuk rapat paripurna tapi juga festival demokrasi rakyat. Demo bisa lebih terkontrol, aparat lebih gampang mengamankan, dan jalanan ibu kota mungkin sedikit lega. Tapi tetap saja, pertanyaan klasik akan muncul, apakah demo masih bisa efektif kalau “diparkir” di halaman DPR atau justru jadi tontonan yang jinak?