POSTINGNEWS.ID --- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa pada tahun 2026 pemerintah tidak akan menaikkan tarif pajak maupun menambah jenis pajak baru.
Menurutnya, meskipun kebutuhan belanja negara cukup besar, beban masyarakat harus tetap dijaga agar tidak semakin berat.
Hal ini disampaikan dalam rapat kerja bersama Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI yang digelar secara virtual pada Selasa, 2 September 2025.
BACA JUGA:Tips Perawatan Kulit: 4 Buah yang Bisa Cerahkan Kulit Alami, Lebih Aman Tanpa Bahan Kimia!
Sri Mulyani menjelaskan bahwa selama ini sering muncul anggapan dari publik bahwa peningkatan pendapatan negara identik dengan naiknya pajak.
Padahal, yang dilakukan pemerintah adalah mengoptimalkan penerimaan tanpa adanya penambahan tarif maupun jenis pajak baru.
Pemerintah, katanya, berupaya memperkuat sistem administrasi perpajakan agar lebih efisien, transparan, serta meningkatkan kepatuhan para wajib pajak.
Sebagaimana diketahui, dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026, belanja negara dirancang sebesar Rp 3.786,5 triliun.
BACA JUGA:Dari Gojek ke Rutan, Jejak Karier Nadiem yang Kini Berujung Tersangka Korupsi Chromebook
Sementara itu, target pendapatan negara ditetapkan mencapai Rp 3.147,7 triliun, dari total tersebut sebagian besar penerimaan negara akan ditopang oleh sektor perpajakan dengan target sebesar Rp 2.357,7 triliun.
Angka ini tercatat naik 13,5 persen dibandingkan dengan perkiraan realisasi penerimaan pajak pada tahun 2025.
Alih-alih menaikkan tarif pajak, strategi yang dipilih adalah dengan memperbaiki pelayanan dan meningkatkan kualitas pengawasan.
Perbaikan layanan administrasi pajak akan didukung oleh implementasi Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Coretax) yang lebih modern dan ramah pengguna.
BACA JUGA:Kasus Nadiem Tak Berhenti di Chromebook yang Diusut Kejagung, KPK Juga Kejar Korupsi Google Cloud
Selain itu, pemerintah juga tetap memprioritaskan keberpihakan kepada kelompok rentan dan masyarakat kecil.