Langkah MKD ini menjadi babak baru dalam upaya mendorong pemulihan integritas DPR. Tapi publik tentu belum puas. Yang mereka nantikan bukan sekadar surat, tapi ketegasan yang membuahkan hasil nyata.
Kalau semua lancar dan tak tersangkut “mekanisme” birokrasi yang berbelit, bisa jadi kita akan melihat sesuatu yang jarang terjadi di DPR, yakni pejabat yang dicopot, benar-benar berhenti menerima fasilitas negara.