Apalagi, pembakaran gedung DPR, DPRD, dan instansi negara lainnya diposisikan sebagai tindakan penghancuran nasional. Bukan hanya serangan terhadap bangunan, melainkan mengganggu kehidupan warga.
Namun, di luar ruang rumah sakit dan istana negara, kritik terhadap narasi tunggal negara mulai mengalir. Amnesty International Indonesia, lewat Direktur Eksekutifnya Usman Hamid, menolak menyebut unjuk rasa sebagai kerusuhan. Ia menyebutnya hal itu sebagai suara penderitaan sekaligus perlawanan rakyat atas berbagai ketidakadilan. “Ini adalah reformasi kedua pasca 1998,” kata Usman.
Tak ada ruang kompromi dari Usman. Ia menilai Prabowo gagal mengakui kesalahan negara, gagal menyampaikan permintaan maaf, dan gagal menunjukkan empati terhadap korban sipil. Dalam pandangannya, istilah-istilah seperti ‘anarkis, teroris, dan makar’ yang digunakan elite negara hanya akan mendorong negara makin bebal dan represif. “Semua label itu menunjukkan negara bebal. Labelisasi itu juga berbahaya karena dapat mendorong intensifikasi pendekatan keamanan,” katanya.
Ketika istana berbicara tentang penghargaan dan kenaikan pangkat untuk aparat yang luka, aktivis HAM berbicara tentang rakyat yang luka lebih dulu. Antara kehormatan aparat dan keadilan bagi sipil, narasi publik kini terbelah dan medan pertempurannya tak lagi hanya di jalanan, melainkan juga di setiap benak warga negara.