JAKARTA, PostingNews.id – Setelah badai penonaktifan mengguncang Fraksi Nasdem dengan tersingkirnya Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach, kini giliran Partai Amanat Nasional (PAN) yang tak mau kalah tegas. Dua pesohor yang jadi anggota DPR dari PAN, Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio dan Surya Utama alias Uya Kuya, resmi dicoret dari jajaran parlemen.
Kedua nama ini masuk daftar korban gelombang amarah publik yang terus meluap menyusul skandal fasilitas DPR dan pernyataan-pernyataan anggota Dewan yang dianggap menghina rakyat.
Keputusan ini diumumkan langsung dalam siaran pers resmi PAN yang ditandatangani Ketua Umum Zulkifli Hasan dan Wakil Ketua Umum Viva Yoga Mauladi, efektif berlaku mulai 1 September 2025.
“DPP PAN memutuskan untuk menonaktifkan Saudaraku Eko Hendro Purnomo dan Saudaraku Surya Utama sebagai Anggota DPR RI dari Fraksi PAN DPR RI, terhitung sejak hari Senin, 1 September 2025,” kata Viva dalam keterangan pers, Ahad 31 Agustus 2025.
PAN berdalih langkah ini diambil demi menjaga integritas wakil rakyat dan menunjukkan bahwa partai berlambang matahari itu tetap memegang semangat reformasi.
PAN juga berusaha keras menyampaikan permintaan maaf kepada publik, seolah hendak mengobati luka kolektif akibat kelakuan elit-elit politik yang belakangan membuat publik mendidih.
“PAN yang lahir dari rahim reformasi tetap terus memegang teguh untuk merealisasikan nilai-nilai reformasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara," kata Viva.
Tak berhenti di situ, PAN mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan percaya sepenuhnya kepada Presiden Prabowo Subianto. Mereka menyatakan keyakinannya bahwa Prabowo akan menangani segala kekacauan ini dengan “tepat, cepat, dan berpihak pada rakyat.”
Di saat bersamaan, PAN juga menyampaikan permintaan maaf kepada rakyat Indonesia dan menyatakan ingin “menata kembali perjuangan” untuk masa depan.
Sementara itu, Partai Nasdem lebih dulu mengambil langkah serupa. Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach ditendang dari Fraksi Nasdem setelah komentar Sahroni yang menyulut amarah rakyat. Ia menyebut seruan pembubaran DPR sebagai suara dari “orang tolol sedunia” saat kunjungan ke Polda Sumut, 22 Agustus lalu.
Pernyataan itu sontak memicu ledakan kemarahan netizen hingga menjalar ke jalanan. Aksi unjuk rasa besar-besaran terjadi di depan Gedung DPR pada 25 dan 28 Agustus 2025, menyusul kabar bahwa anggota DPR mendapat tunjangan perumahan sebesar Rp600 juta per tahun—jumlah yang dianggap keterlaluan di tengah krisis ekonomi rakyat.
“Atas berbagai peristiwa yang terjadi akhir-akhir ini, Partai Nasdem menyatakan belasungkawa yang mendalam atas wafatnya sejumlah warga negara Indonesia dalam upaya memperjuangkan aspirasinya,” demikian dalam siaran pers Partai Nasdem
Gelombang demonstrasi rakyat menuntut keadilan dan mencabut privilese anggota Dewan kian menguat. Satu demi satu partai politik kini mulai mengambil langkah korektif, tetapi publik tak mudah diredam. Skandal DPR bukan lagi sekadar urusan gaji dan tunjangan, tapi soal harga diri rakyat yang selama ini diinjak oleh wakil yang katanya terhormat.