JAKARTA, PostingNews.id – Aroma ketegangan menyelimuti Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 28 Agustus 2025. Gelombang massa buruh yang siap mengepung DPR membuat pihak Sekretariat Jenderal DPR mengambil langkah darurat dengan memulangkan 75 persen pegawainya untuk bekerja dari rumah (WFH).
Instruksi luar biasa ini diteken langsung oleh Sekretaris Jenderal DPR, Indra Iskandar, dalam surat edaran resmi bertanggal 27 Agustus 2025. Lewat surat tersebut, Indra memerintahkan para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Setjen DPR untuk segera mengatur komposisi pegawai: hanya 25 persen yang boleh hadir di kantor, sementara sisanya diminta bekerja dari rumah.
Keputusan ini diambil dengan alasan antisipasi aksi besar-besaran buruh yang diprediksi akan memacetkan akses masuk Kompleks Parlemen. Namun, Indra menegaskan, ada pengecualian bagi pegawai yang memegang tanggung jawab mendesak:
”Pegawai yang tidak memiliki penugasan langsung diberikan fleksibilitas melaksanakan tugas kedinasan dari kediaman (WFH),” demikian dikutip dari surat," demikian tertulis dalam surat tersebut.
Indra meminta pegawai yang wajib hadir datang lebih awal demi menghindari terjebak kemacetan dan potensi benturan akibat kerumunan. Mereka juga dilarang melintas di area titik kumpul massa aksi dan diwajibkan menjaga komunikasi tetap aktif.
”Seluruh pegawai diimbau untuk mengantisipasi potensi gangguan mobilitas akibat unjuk rasa. Senantiasa menjaga keamanan diri dan dokumen kedinasan selama perjalanan,” ujarnya.
Bagi pegawai DPR yang bekerja dari rumah, absensi tetap wajib dilakukan lewat aplikasi SIRAJIN dan MANDALA. Bahkan, pegawai yang sedang melaksanakan perjalanan dinas pun tetap diwajibkan melapor.
Gedung DPR Mendadak Senyap: Rapat Dikurangi Drastis
Pada siang hari pukul 12.00 WIB, suasana Gedung DPR jauh dari hiruk-pikuk biasanya. Ruang-ruang rapat yang biasanya penuh diskusi kini nyaris kosong. Aktivitas legislatif melambat drastis, hanya ada satu Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) terkait penyusunan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga.
Bandingkan dengan sehari sebelumnya, Rabu, 27 Agustus 2025, DPR memadatkan agenda dengan sembilan rapat sekaligus, melibatkan Komisi V, Komisi VIII, Komisi X, Komisi XIII, hingga Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR yang membahas isu kebangsaan, kesejahteraan dosen, dan polemik publik lainnya. Kini, ruang-ruang itu kosong, sepi, dan nyaris berhenti berdenyut.
Bahkan lorong-lorong Gedung Nusantara II yang biasanya dipenuhi legislator dan staf terlihat nyaris tak berpenghuni. Tak ada lalu lalang anggota dewan. Area parkir kendaraan, termasuk parkir pejabat, tampak lengang. Hanya deretan ruang kosong yang kontras dengan situasi biasanya yang padat merayap.
Namun, suasana di pintu masuk Kompleks Parlemen justru sebaliknya. Penjagaan superketat diterapkan. Deretan kendaraan taktis (rantis) parkir berjaga, sementara petugas bersenjata lengkap siaga di tiap akses masuk, termasuk jalur motor dan pejalan kaki. Semua bersiap menghadapi skenario terburuk.