DPR sering terlihat menikmati fasilitas mewah, gaji besar, tunjangan fantastis, sementara banyak rakyat hidup susah.
Ketimpangan ini membuat masyarakat merasa bahwa mereka sudah "jauh dari rakyat".
4. Kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat
Kadang DPR meloloskan UU yang dinilai merugikan rakyat, seperti:
BACA JUGA:Sambut Komitmen Prabowo Berantas Korupsi Tambang, KPK: Sudah Sistemik, Ada Beking Orang Besar!
- UU Cipta Kerja (Omnibus Law)
- Revisi UU KPK
- UU Penyiaran (versi kontroversial)
Ini memperkuat persepsi bahwa mereka tidak benar-benar mewakili kepentingan rakyat, malah jadi "musuh dalam selimut".