Beberapa pengamat menilai langkah PDIP ini menguntungkan stabilitas pemerintahan Prabowo, namun sekaligus memunculkan kekhawatiran kekosongan oposisi checks and balances di parlemen. Meski begitu, Megawati tampaknya menghitung bahwa kepentingan bangsa lebih diutamakan ketimbang sekadar status oposisi.
Untuk ke depan, PDIP kemungkinan besar akan berperan sebagai mitra kritis pemerintah Prabowo Subianto. Artinya, PDIP mendukung program pemerintah yang pro-rakyat sembari tetap mengawasi jalannya roda kekuasaan. Sikap ini sejalan dengan harapan Megawati agar Prabowo menjalankan mandat rakyat seefektif mungkin.
BACA JUGA:Kebijakan Baru: 3 Bulan Tanpa Transaksi, Rekeningmu Bisa Kena Blokir!
Rekonsiliasi politik di tingkat elite antara Prabowo dan Megawati telah membuka jalan bagi PDIP untuk mengambil posisi tengah, yakni tidak oposisi frontal, tetapi juga belum resmi berkoalisi. Langkah pemberian amnesti Hasto dan abolisi Tom Lembong mempercepat mencairnya hubungan kedua kubu yang pada akhirnya mengisyaratkan bahwa PDIP tidak lagi ngotot menjadi oposisi.
Jika tren ini berlanjut, sangat mungkin PDIP akan semakin menyatu dalam arus kebijakan pemerintah Prabowo, entah melalui dukungan legislasi, komunikasi intensif antar pemimpin, maupun mungkin melalui penempatan figur PDIP di posisi strategis non-kabinet. Semua ini menunjukkan bahwa oposisi pasca Pemilu 2024 cenderung melebur dan PDIP di bawah komando Megawati lebih memilih bersinergi demi stabilitas politik dan kepentingan nasional ketimbang berkonfrontasi dengan Prabowo.