Karena itu, Komite Pemilih Indonesia mengimbau agar pemerintah dan legislatif lebih fokus pada reformasi internal partai politik ketimbang menambah alokasi dana bantuan.
"Tanpa pembenahan yang menyeluruh, bantuan negara hanya akan menjadi pelumas bagi mesin politik yang tidak transparan dan tidak akuntabel," tutup Jeirry.