JAKARTA, POSTINGNEWS.ID - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, menolak laporan Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF) yang mengklaim bahwa larangan ekspor komoditas akan merugikan Indonesia.
IMF dalam laporan "IMF Executive Board Concludes 2023 Article IV Consultation with Indonesia" meminta pemerintah Indonesia untuk mempertimbangkan penghapusan kebijakan larangan ekspor komoditas secara bertahap dan melakukan analisis cost-benefit secara berkala.
Namun, Bahlil Lahadalia berpendapat bahwa larangan ekspor yang diterapkan oleh pemerintah bertujuan untuk mendorong hilirisasi industri di dalam negeri.
Menurutnya, langkah ini telah berhasil meningkatkan nilai tambah komoditas Indonesia secara signifikan.
Bahlil mengutip contoh hilirisasi produk turunan nikel yang telah berkontribusi pada peningkatan nilai ekspor Indonesia, seperti meningkatnya ekspor besi dan baja dari $3,3 miliar pada 2017 menjadi $27,8 miliar pada 2022.
Dalam konferensi pers di Jakarta, Bahlil menegaskan bahwa hilirisasi juga memberikan dampak positif terhadap neraca perdagangan Indonesia.
“Dari mana dia (IMF) bilang rugi?” tanya Bahlil heran, Jumat (30/6).
Ia menyebut bahwa neraca perdagangan Indonesia-China saat ini surplus sebesar $1,3 miliar pada kuartal I/2023, dibandingkan dengan defisit sebesar $18 miliar pada tahun 2016-2017.
Bahlil menanggapi pernyataan IMF dengan mengkritik IMF yang dinilainya mengeluarkan pernyataan yang tidak berdasar.
“IMF jangan hanya ngomong ngawur," tegas Bahlil.
Meskipun IMF menyarankan agar pemerintah mempertimbangkan penghapusan larangan ekspor secara bertahap, mereka juga mengakui pentingnya reformasi struktural dalam mendukung pertumbuhan jangka menengah.
IMF juga mengingatkan pemerintah untuk memperhatikan manfaat jangka panjang dan biaya yang terkait dengan program hilirisasi.
Mereka juga mengingatkan dampaknya terhadap negara lain akibat kebijakan larangan ekspor komoditas.
IMF juga merekomendasikan analisis cost-benefit secara berkala untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan hilirisasi dan kemungkinan perluasan ke komoditas mineral lainnya.
Demikianlah pernyataan Bahlil Lahadalia sebagai tanggapan terhadap laporan IMF, di mana ia menolak klaim IMF yang menyatakan bahwa larangan ekspor komoditas merugikan Indonesia.
Menurutnya, kebijakan larangan ekspor bertujuan untuk mendorong hilirisasi industri di dalam negeri dan telah memberikan dampak positif pada nilai tambah komoditas serta kinerja neraca perdagangan Indonesia.
Kategori :